ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI BLORA

AREA 5 : PENGUATAN PENGAWASAN

i.   Pengendalian Gratifikasi

LKE i.a.   Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi

LKE i.b.   Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

ii.   Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

LKE ii.a.   Telah dibangun lingkungan pengendalian

LKE ii.b.   Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

LKE ii.c.   Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

LKE ii.d.   SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

iii.   Pengaduan Masyarakat

LKE iii.a.   Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

LKE iii.b.   pengaduan masyarakat dtindaklanjuti

LKE iii.c.   Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

LKE iii.d.   Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

iv.  Whistle Blowing System

LKE iv.a.   Whistle Blowing System telah diterapkan

LKE iv.b.   Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

LKE iv.c.   Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

v.   Penanganan Benturan Kepentingan

LKE v.a.   Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

LKE v.b.   Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi

LKE v.c.   Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

LKE v.d.   Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

LKE v.e.   Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

Reform :

i.   Mekanisme Pengendalian

LKE i.a.   Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang

ii.   Penanganan Pengaduan Masyarakat

LKE ii.a.   Persentase penanganan pengaduan masyarakat

iii.   Penyampaian Laporan Harta Kekayaan

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)