SOSIALISASI HASIL PEMBINAAN KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN 2019

SOSIALISASI HASIL PEMBINAAN KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN 2019

21 Apr

Written by Rosana, S.Kom

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Sosialisasi diadakan pada hari : Jum’at, tanggal 29 Maret 2019 pada pukul 08.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Blora dan dibuka dengan ucapan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora.

Rapat ini merupakan Sosialisasi Hasil Pembinaan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2019 yang dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blora di Hotel JW. Marriot Surabaya pada tanggal 18 s.d 20 Maret 2019 berdasarkan surat dari Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Nomor : 129/DJU2/PP00.4/2/2019 tanggal 19 Februari 2019 perihal pemanggilan Peserta Kegiatan Pembinaan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum.

Sosialisasi berisi tetang Peningkatan Manajemen Peradilan dalam Rangka Mewujudkan Peradilan yang Agung yang dipaparkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blora, Ibu Makmurin Kusumastuti, S.H.,M.H. dengan uraian sebagai berikut :

Manajemen Peradilan meliputi :

  1. Manajemen Perkara
  2. Manajemen Persidangan
  3. Manajemen Kearsipan
  4. Manajemen Administrasi Umum
  5. Manajemen Pengawasan

1.  Manajemen Perkara

  1. Penerimaan perkara melalui meja PTSP
  2. Pengisian SIPP real time
  3. Ada alur proses
  4. Pembayaran transparan, tepat waktu dan akuntabel
  5. Pelaksanaan sesuai SOP dan Peraturan Perundangan – Undangan
  6. Pemangilan dan Pemberitahuan sesuai UU
  7. Koordinator pemanggilan ada buku register sendiri
  8. Relas panggilan atau pemberitahuan putusan harus disusul ulang jika belum kembali ke PN
  9. Jika tidak ditanggapi maka permintaan berikutnya tembuskan ke KPT,Ditjen Badlum dan Bawas
  10. Kepatuhan dalam Minutasi perkara, Pengiriman berkas, Eksekusi, Penentuan limit lelang (apraisal)
  11. Tindak lanjuti temuan hakim pengawas
  12. Pembagian perkara yang merata
  13. Pelaporan perkara tepat waktu
  14. Pengarsipan perkara
  15. Bentuk tim kikis minutasi
  16. Melakukan inovasi IT

 2.  Manajemen Persidangan

  1. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim harus segera dilakukan
  2. Penunjukan PP harus segera dilakukan
  3. Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang
  4. Hakim wajib membuat court calender
  5. Jangka waktu persidangan PN 5 bulan, PT 3 bulan
  6. Sidang harus dijadwalkan secara beruntun
  7. Penundaan persidangan wajib di ruang sidang
  8. Persidangan wajib dengan majelis hakim lengkap
  9. Jika JPU/Terdakwa tidak hadir maka wajib dilakukan penetapan tertulis
  10. Jadwal persidangan ada di monitor tv atau papan pengumuman
  11. Keamanan persidangan harus terjaga
  12. Berita acara persidangan wajib dibuat PP paling lamar 1 hari sebelum sidang berikutnya
  13. Majelis hakim wajib menegur PP yang belum membuat BA Persidangan
  14. Ketua Pengadilan wajib meminta pertanggung jawaban Majelis Hakim dan PP terhadap BA Persidangan
  15. Setiap halaman BA Persidangan wajib diberi paraf oleh ketua majelis
  16. Putusan harus sudah final pada saat diucapkan
  17. Pengunduran putusan sebaiknya dihindari
  18. Panitera Pengganti wajib menguasai teknik pembuatan BA Persidangan
  19. PP wajib menguasai dan mengetahui unsur dakwaan maupun gugatan
  20. Hakim wajib mengetahui dan mempelajari dakwaan/gugatan sebelum persidangan
  21. Hakim dan PP wajib menjaga independensi
  22. Setiap pejabat terkait harus mampu mengisi SIPP secara Real Time

3.  Manajemen Kearsipan

adalah pelaksanaan penyimpanan dan pengawasan terhadap semua data dan informasi yang terekam baik tertulis maupun elektronik yang dibutuhkan untuk keperluan organisasi meliputi :

  1. Jenis arsip, jumlah arsip, tempat arsip
  2. Petugas arsip
  3. Ketentuan syarat peminjaman
  4. Memperhatikan perawatan arsip
  5. Direktori

4.  Manajemen Administrasi Umum

  1. Apakah konsep 5R (rajin,ringkas,rapi,resik dan rawat) berjalan dengan baik
  2. Merumuskan kegiatan dan belanja untuk tahun yang akan datang melalui rapat internal yang diikuti oleh pejabat struktural maupun fungsional
  3. Meminta masukan kebutuhan dari semua sektor guna menyusun anggaran di ikuti dengan data dukung yang akurat
  4. Menghimpun data awal untuk keperluan revisi anggaran dan mengevaluasi penggunaan anggaran paling tidak sekali dalam 3 bulan
  5. Membuat program kerja berdasarkan dipa untuk tahun berjalan yang berbasis kinerja
  6. Melakukan koordinasi dengan masing-masing sub bagian dan panmud untuk mendapatkan masukan data dan informasi guna memperoleh hasil kerja yang optimal
  7. Melakukan pengawasan melekat untuk surat masuk dan surat keluar serta pengarsipannya secara baik
  8. Membuat aplikasi tata persuratan secara baik dan lengkap
  9. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran
  10. Mengontrol dan mengawasi website pengadilan sehingga dapat melayani informasi yang diperlukan masyarakat
  11. Mengontrol pelaksanaan SIPP dan peralatan IT
  12. Mengontrol pelaksanaan PTSP baik sarana, prasarana, pelayanan dan kemampuan petugas PTSP
  13. Mengontrol pelaksanaan SOP dan instruksi kerja apakah berjalan dengan baik, efektif dan efisien
  14. Apakah content di website pengadilan telah dilaksanakan berdasarkan SK KMA no 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan
  15. Apakah sudah dibuat struktur organisasi PP ID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) berdasarkan SK ketua pengadilan
  16. Apakah pada meja informasi telah tersedia formulir permohonan informasi untuk melayani masyarakat yang meminta informasi dan dokumen pengadilan, petugas yang berpengetahuan tentang informasi dan pengaduan, register buku tamu, register informasi dan pengaduan
  17. Mengontrol dan mengevaluasi laporan pencapaian kinerja dari masing-masing unit
  18. Mengontrol tindak lanjut dari setiap disposisi persuratan
  19. Mengontrol disiplin kerja melalui absensi manual maupun elektronik : jangan ada pemalsuan data yang ditoleransi oleh pimpinan
  20. Mengontrol serapan anggaran 01 dan 03 dan mengevaluasi setidak-tidaknya selesai dalam 3 bulan
  21. Setiap penggunaan anggaran harus ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan
  22. Sekretaris wajib berkoordinasi dan melaporkan setiap kegiatan kesekretariatan dan penggunaan anggaran maupun penggunaan anggaran kepada ketua pengadilan karena ketua pengadilan adalah atasan langsung dari sekretaris

5.  Manajemen Pengawasan

Melakukan manajemen pengawasan melalui sistem pengawasan sebagai berikut :

  1. Pengawasan diri sendiri (self control) adalah pengendalian diri untuk berbuat baik dan menghindar dari perbuatan tercela, pengendalian diri ini lebih ditentukan oleh keyakinan terhadap norma agama, budaya malu dan kedisiplinan
  2. Dengan Sistem pengawasan melekat,yaitu serangkaian kegiatan yang sifatnya mengontrol dan pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahan secara prefentif maupun represif agar pelaksanaan tugasnya berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan.Alat yang dipergunakan untuk pengawasan melekat adalah SOP, Instruksi kerja, program kerja.

Dasar hukum : SK KMA No 096/SK IX/2006 tanggal 19 oktober 2006 tentang tanggung jawab ketua pengadilan tingkat banding dan ketua pengadilan tingkat pertama untuk melaksanakan tugas pengawasan

  1. Melalui Sistem pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang secara khusus ditunjuk untuk tugas tersebut. Seperti Bawas MA

      Pengawas Fungsional meliputi:

  1. Pengawas putusan/regulasi yang meliputi seluruh aspek penyelenggaraan peradilan seperti :
    1. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kepaniteraan yang mencakup administrasi perkara dan administrasi persidangan
    2. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang mencakup administrasi kepegawaian, keuangan, inventaris kantor dan tugas sub bagian umum
  2. Penanganan pengaduan : membentuk tim pemeriksa untuk mengklarifikasi kebenaran pengaduan tersebut

Pengawasan internal disetiap pengadilan dapat dibantu pelaksanaannya oleh hakim pengawas bidang baik di pengadilan tingkat banding maupun di pengadilan tingkat pertama. Pada pengadilan tingkat banding selain dibentuk hakim pengawas bidang juga perlu dibentuk hakim pengawas daerah untuk setiap PN yang ada dalam wilayah hukumnya.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blora juga menyampaikan tentang Program wajib sebagai syarat mendapatkan predikat WBK dan WBBM yaitu dengan :

  1. Penanda Tangan dokumen Pakta Integritas
  2. Pemenuhan kewajiban pembuatan LHKPN/LHKASN
  3. Pemenuhan Akuntabilitas Kinerja
  4. Pemenuhan Kewajiban pelaporan keuangan
  5. Penerapan Disiplin PNS
  6. Penerapan kode etik/pedoman perilaku
  7. Penerapan Kebijakan pelayanan publik
  8. Penerapan whistle blower system
  9. Pengendalian Gratifikasi
  10. Penangan benturan Kepentingan
  11. Kegiatan Pembinaan Anti Korupsi
  12. Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan BPK/KPK
  13. Penerapan kebijakan pembinaan purna tugas
  14. Mekanisme Pengaduan masyarakat
  15. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara prosedural, tepat dan secara elektronik
  16. Pengukuran kinerja individu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  17. Keterbukaan informasi publik

Demikian setelah tidak ada yang disampaikan dan dirasa telah cukup maka sosialisasi selesai dan ditutup oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan berpesan supaya apa yang telah disampaikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blora diperhatikan dan dilaksanakan.

Website Security Test